LATAR BELAKANG

 

  1. Pasca berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi pertama yang membentuk Komisi Informasi Provinsi yaitu April 2010.
  2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda 6/2012 ini memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi dan menetapkan standar  Jawa Tengah layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  3. Standar teknis layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah ProvinsiJawa Tengah.
  4. Untuk meningkatkan kualitas data dan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah.
  5. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
  6. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Susunan PPID UtamaKabupatenBanyumasadalahsebagaiberikut:

  1. Pembina 1                             : Bupati Banyumas
  2. Pembina 2                             : Wakil Bupati Banyumas
  3. Pengarah Selaku Atasan PPID  : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
  4. Tim Pertimbangan                  : Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
  5. PPID Utama                           : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  6. PPID Pembantu                      : Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat yang Membidangi Tugas Kehumasan, Administrasi dan Kearsipan
  7. Bidang Pendukung Sekretariat : Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  8. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Sandi, Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  9. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi      : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  10. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi                    : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas
  11. Bidang Pendukung Sekretariat                             : Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  12. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Statistik, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  13. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi      : Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
  14. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi                    : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Banyumas
  15. Staf Teknis                                                        : 4 (empat) orang Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

PPID Utama mempunyai tugas:

  1. Mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan instansi yang terkait;
  2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;
  8. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :  a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; d. alasan penolakan permohonan informasi publik.
  9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

Dalam rangka Pelayanan informasi dan dokumentasi PPID mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan informasi;
  2. Dokumentasi arsip;
  3. Pelayanan informasi;
  4. Pelayanan dan penyelesaian sengketa.

PPID Pembantu mempunyai tugas:

  1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan.
  2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
  4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.