Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi  Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.
2. Pengajuan sengketa informasi dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
3. Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri dan Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.
5. Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informsi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementrian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
6. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di Ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pajabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan jonsolidasi bersama PPID Pemabntu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak laing yang dipandang perlu.
8. Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatus oleh Tim berdsarkan arahan Atasan PPID.
9. Tim Melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.